Tata naskah dinas kota semarang

Oct 24, 2019 · Yakni tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip, serta jadwal retensi arsip. Sementara itu, terkait perkembangan informasi teknologi, dalam rangka pelaksanaan revolusi industri 4.0, maka Pemprov Jateng telah menyikapi secara positif. "Diantaranya dengan menyusun tata naskah dinas elektronik (Tinde).

17. Format keputusan Kepala BPKP yang Bersifat Menetapkan dan. Ditandatangani Sendiri oleh Kepala BPKP – Model b. TATA NASKAH DINAS xi 

Beranda - Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Apr 03, 2018 · Tata Naskah adalah merupakan pengaturan teknis prosedural penanganan naskah dinas dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok instansi pemerintah dengan daya guna dan hasil guna yang optimal yang meliputi pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas … Luncurkan Aplikasi TNDE, Upaya Pemkab Pati Dongkrak Index ... Pati-Focus Group Discussion (FGD) Dewan Smart City Kabupaten Pati dilaksanakan Selasa (21/5] di Ruang Pragola Setda. Selain untuk menunjang kemajuan Pati SmartCity, dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran aplikasi TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik). Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas - Info Bimtek ... Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas . Tata Naskah Dinas Adalah pengelolaan informasi yang tertulis dalam bentuk surat, yang meliputi pengaturan mengenai jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, penyampaian naskah dinas, serta media yang akan digunakan untuk komunikasi kedinasan di bidang pemerintahan. Peraturan Walikota Semarang Tahun 2009 | MIK SEMAR Community Apr 09, 2017 · > Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009, Tentang Perubahan Perwal Nomor 11 A Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang > Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Pendelegasian Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota kepada Camat Kota Semarang

Tata Naskah Dinas – Training SDM Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang Negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Rakor TNDE : Optimalisasi Program TNDE - Pemerintah ... BANJARNEGARA – Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dievaluasi oleh Dinkonminfo dengan menghadirkan operator TNDE dari masing-masing OPD. Operasional system ini sudah berjalan empat tahun namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Salah permasalahan adalah terpusatnya operasional TNDE pada kendali operator. Balai Diklat Keagamaan Semarang Kementerian Agama RI

Bimtek Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah ... Manajemen Tata Naskah Dinas. Dalam mengelola tata naskah dinas harus baik dengan mematuhi serta memahami dari Keputusan Menteri Agama No. 9 Tahun 2016. Yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana membuat tata naskah dinas dari persuratan yaitu ketika menulis surat, dalam Kop surat, bentuk huruf, bentuk surat, spasi tulisan, hingga paraf serta tanda KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK … Pengkodean Naskah Dinas; b. bahwa berdasarkan pedoman naskah dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata . . . jdih.kpu.go.id standarisasi penomoran naskah dinas Standarisasi Penomoran Naskah Dinas OPD climaksuclkan scbagai act-tan bagi petugas/pelaksana persuratan pada OPD dalam pcngclolaan Naskah Dinas, Pasal 3 Standarisasi Penomoran Naskah Dinas OPD bcrtujuan untuk mcwujudkan pengelolaan Naskah Dinas padn OPD secara tertib administrasi dan terkendali dalam kearsipan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 3 tahun 2019 tentang ...

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK …

WALIKOTA SALATIGA Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Bimtek Tata Naskah Dinas Permendagri No. 42 Tahun 2016 ... Berdasarkan Permendagri terbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa tata naskah dinas sangat penting untuk pelaksanaan tugas. Tata naskah dinas adalah kumpulan ketentuan yang bersifat normatif, mengatur sifat dan tata laku serta menjadi pedoman dalam komunikasi kedinasan dalam … Bimtek Pedoman Umum Tata Naskah Dinas | INFO JADWAL …


17. Format keputusan Kepala BPKP yang Bersifat Menetapkan dan. Ditandatangani Sendiri oleh Kepala BPKP – Model b. TATA NASKAH DINAS xi 

Rakor TNDE : Optimalisasi Program TNDE - Pemerintah ...

Pengkodean Naskah Dinas; b. bahwa berdasarkan pedoman naskah dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata . . . jdih.kpu.go.id

Leave a Reply