Putusan MA: ‘Surat Edaran’ Bukan Objek Hak Uji Materiil
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 ... Kedudukan Uji Materil Pemohon (Legal Standing) Pokok Permohonan para Pemohon Dasar Petimbangan Putusan mahkamah Agung Posisi Kasus Bahwa pada tanggal 18 September 2014 Dewan Perwakilan Daerah mengeluarkan peraturan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) No. 1 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Irman Gusman (Ketua), GKR Hemas (Wakil Ketua), dan Laode Ida (Wakil … 2016 - Mahkamah Agung Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Putusan-Putusan Sengketa Perdata ekonomi Syariah Written by Puslitbang. Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg; Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyarakah. Nomor: 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg; Gugatan Pembatalan Akad Murabahah. Dasar hukum pengujian materiil UU untuk MA dan atau MK ...
Apr 22, 2017 · Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban Mahkamah Agung (MA) Terlengkap – Mahkamah Agung atau MA adalah salah satu lembaga tertinggi dalam sistem katatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan … Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Putusan Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup Sistem Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di … Mahkamah Agung Republik Indonesia c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
Putusan MA: ‘Surat Edaran’ Bukan Objek Hak Uji Materiil Oleh karena objek HUM (Surat Edaran Bupati Nganjuk) bukan merupakan peraturan perundang-undangan maka, menurut majelis, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya. Konsekuensinya, ‘permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima’. Putusan ini diambil dan dibacakan ada 24 Januari 2017. MASALAH “LEGAL STANDING” DALAM PUTUSAN - PUTUSAN … PUTUSAN - PUTUSAN HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung Abstract The paradigm has changed from disadvantaged right equalized with the interest, without classifying the requirement of disadvantaged right that must fulfill 5 (five) requirement, those are : (a) there is a right for applicant forumduniahukumblogku.files.wordpress.com
Putusan MA Atas Uji Materi PP 78 / 2015 - Manajemen SDM Oct 28, 2017 · maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh para Pemohon menjadi prematur (belum waktunya). Sehingga putusan MA menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. – Demikian artikel hari ini, semoga bermanfaat. Ulasan lengkap : Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung Jul 13, 2015 · Uji materiil terhadap perda ini merupakan lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung (“MA”), yakni hak MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban Mahkamah Agung (MA ...
Oleh karena objek HUM (Surat Edaran Bupati Nganjuk) bukan merupakan peraturan perundang-undangan maka, menurut majelis, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya. Konsekuensinya, ‘permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima’. Putusan ini diambil dan dibacakan ada 24 Januari 2017.
